Resolusi Pengajuan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Nasional

Marsinah adalah buruh perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, seorang aktivis dalam pemogokan kerja secara massal pada 3-4 Mei 1993 untuk menuntut kenaikan upah 20% dari gaji pokok sesuai dengan Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I, Jawa Timur., No. 50/Th. 1992 . Dilahirkan pada 10 April 1969 di Nganjuk dan kemudian ditemukan jasadnya oleh anak-anak pada 8 Mei 1993 di desa Jegong, Wilangan, Nganjuk. Menurut otopsi yang pertama dan kedua jenazah Marsinah oleh Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat.

Peristiwa Marsinah tersebut menyentak perasaan terdalam masyarakat dan terutama mendorong berbagai elemen gerakan demokrasi pada masa itu untuk menuntut keadilan. Sampai sekarang, setelah 18 tahun kemudian, peristiwa Marsinah lenyap dalam pasang surut reformasi. Kita tak pernah tahu siapa pelaku pembunuhan Marsinah, sedangkan tuduhan terhadap managemen PT CPS pada masa itu hanya suatu rekayasa yang tak terbukti dan telah dianulir oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian, Marsinah telah tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, dan setiap 8 Mei digelar peringatan untuk Marsinah. Belum pernah ada seorang buruh –apalagi perempuan, di Indonesia, yang masih dikenang oleh masyarakat –hampir 20 tahun lamanya. Ada banyak teladan dan semangat kejuangan yang ditunjukkan rakyat Indonesia dalam pembangunan negara dan bangsa selama ini, namun hanya Marsinah yang tidak lenyap dalam memori kolektif masyarakat sebagai martir atas kejuangannya untuk keadilan. Marsinah adalah martir industrialisasi di Indonesia. Marsinah adalah pengingat bersama tentang keadaan buruh kita saat ini, termasuk buruh-buruh yang kita sanjung sebagai 'pahlawan devisa negara' –yang mengucurkan keringat dan darah di negara-negara penerima tenaga kerja namun tanpa perlindungan negara yang serius.

Pada saat memperingati Marsinah, 8 Mei 2010, sebuah jaringan perempuan yang terhimpun dalam Barisan Perempuan Indonesia (BPI) bekerjasama dengan FORI (Front Oposisi Rakyat Indonesia) mengundang Menakertrans, Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik mengenai “Marsinah dan Problem Perburuhan Saat Ini” yang diselenggarakan di kantor KONTRAS, di Jakarta Pusat. Pada waktu itu, Menaker tak bisa hadir namun diwakili oleh staf ahli Kemenakertrans untuk membacakan pidato Menakertrans, Muhaimin Iskandar. Betapa girang kami mendengar pidato tersebut, yang menurut penilaian kami merupakan pandangan yang rendah hati dan sangat maju atas persetujuanya menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional.

Kami kutipkan butir-butir dari pidato Menakertrans, sebagai berikut:

(2) Marsinah membela keyakinannya bahwa buruh bukan komoditi. Marsinah membela keyakinannya bahwa hak buruh adalah hidup buruh, maka siapa pun yang melanggarnya berarti membunuh hidup mereka. Marsinah membela keyakinannya bahwa hanya buruh yang bisa mengubah nasib mereka. Marsinah membela keyakinannya bahwa buruh akan selalu menjadi duri bagi pengusaha yang lalim.

(3) Oleh karena itu atas nama pemerintah, dalam hal ini selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, saya ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi di masa lalu yang ahirnya menyebabkan Marsinah menjadi korban. Saya juga meminta maaf kepada keluarga yang selama ini telah mengalami penderitaan

(4) Marsinah adalah pahlawan dan selalu menajdi pahlawan di hati kita, kaum buruh dan semua insan yang berkaitan dengan pekerja. Saya akan mendukung sepenuhnya untuk menjadikan Marsinah sebagai pahlawan buruh.

Dukungan Menakertrans tersebut memperkuat tekat kami untuk mewujudkan harapan bersama mengangkat Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional, dengan mengajukannya secara resmi ke pemerintah untuk memperoleh gelar kepahlawanan nasional. Untuk itu kami telah membentuk Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM) guna pengupayaan gelar dari negara sebagai Pahlawan Buruh Nasional. Marsinah telah menjadi pahlawan bagi buruh dan perempuan, dan masyarakat secara keseluruhan, maka sungguh tepatlah jika pengakuan masyarakat tersebut memperoleh pengakuan resmi negara.

Pada hari ini kami datang ke Menakertrans untuk menindaklanjuti dukungan yang pernah dikemukakan dalam pidatonya setahun yang lalu. Dukungan yang serius kami butuhkan guna memproses pengajuan gelar kepahlawanan Marsinah. Arti kepahlawanan Marsinah sangat tinggi nilainya bagi masyarakat Indonesia yang 70% adalah pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar negeri. Marsinah dapat menjadi teladan bagi pekerja/buruh di mana pun berada untuk berani melawan ketidakadilan. Sebab, sampai saat ini ketidakadilan bagi buruh makin menjadi-jadi, eksekusi hukuman pancung bagi Ruyati di Arab Saudi pada Sabtu, 18 Juli 2011, menandaskan perlindungan negara yang sangat lemah terhadap ketidakadilan buruh.

Demikianlah Resolusi kami. Semoga dapat mengingatkan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, untuk menindaklanjuti dukungannya terhadap pengusulan gelar pahlawan buruh nasional kepada Marsinah.



Terimakasih



Jakarta, 20 Juni 2011



Koordinator Nasional
Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM)



(Ruth Indiah Rahayu)



Lampiran



Kronologi Peristiwa Marsinah

· 2 Mei, Marsinah dan aktivis buruh lainnya mengadakan rapat untuk melaksanakan pemogokan kerja demi menuntut kenaikan upah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

· 3 Mei 1993, buruh PT Catur Putra Surya shift 1 sampai dengan shift 3 mogok kerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.

· 4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.

· Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

· Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.

· Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.



Pencarian Keadilan

· Setelah Marsinah ditemukan tewas, pihak Kodim menangkap, menyiksa dan menjatuhkan vonis terhadap sejumlah management PT Catur Putra Surya atas tuduhan telah membunuh Marsinah.

· Pihak management perusahan tersebut naik banding hingga Pengadilan Tinggi, dan kemudian Mahkamah Agung membebaskan mereka

· Terdapat dugaan bahwa penanganan peradilan terhadap pihak managemen tersebut hanya sebuah rekayasa

· Tahun 1993, dibentuk Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM). KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer.

· Sampai saat ini matinya Marsinah merupakan peristiwa gelap yang belum dapat diketahui siapa pelaku pembunuhnya. Kasus Marsinah dibekukan tanpa tindak lanjut penyelidikan



Penghargaan

· Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1993

· Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai kasus 1713.



Solidaritas Nasional untuk Marsinah (SNM)

Sekretariat Jakarta: Jl Siaga I, No 2 B, Pejaten-Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Sekretariat Jawa Barat: Jl Ciheulang 2/21, Bandung; Sekretariat Banten: Jl Kalimantan Blok B No 2, Komplek Cimone Permai, Tangerang; Sekretariat Jawa Timur: Jl Lempung Utama no 18A, Lontar-Tandes, Surabaya; Sekretariat Sulawesi Selatan: Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks SMK Teknologi Komputer Makassar Maju, Tamalanrea, Makassar

Pernyataan Sikap AMARA-INDONESIA Untuk DINKES Sulsel

Pernyataan Sikap

Kegagalan sistem kapitalisme semakin terlihat jelas dengan terjadimya beberapa persoalan yang notabene menelantarkan rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Kapitalisme yang dianut oleh Negara Indonesia terbukti tidak mampu membawa rakyat Indonesia menuju kesejahteraan. Ini berarti, Negara telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara kita.

Salah satu contoh kegagalan Negara dalam memenuhi kehidupan layak bagi rakyat terjadi di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Di RS Sayang Rakyat, para tenaga Sukarela yang selama ini mengabdi di Rumah Sakit diberhentikan oleh pihak Management Rumah Sakit tanpa keterangan yang jelas. Alasan pihak Direktur RS melakukan pemberhentian adalah karena tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pihak RS, sebab konon katanya tenaga PNS, CPNS dan Honorer yang baru saja direkrut sudah memadai. “ Ironisnya tenaga honorer yang baru saja direkrut oleh pihak RS untuk menggantikan posisi puluhan tenaga sukarela yang dipecat itu adalah orang yang sebelumnya tidak pernah mengabdi sebagai tenaga sukarela di RS Sayang Rakyat dan fatalnya karena para honorer tersebut disinyalir titipan para Elit Politik (DPRD) dan Elit Birokrasi”. Hal tersebut adalah sebuah bentuk Kolusi dan Nepotisme para elit di SULSEL, “ Lantas bagaimana para angkatan kerja (Intelektual) yang tidak memiliki keluarga atau kerabat di tingkatan elit”…??? Adakah peluang atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak termasuk kesempatan bekerja di RS Sayang Rakyat…???

Di RS Sayang Rakyat yang diberitakan oleh Media Massa sebagai dambaan rakyat Sulsel karena memberikan fasilitas gratis kepada para pasien ternyata hanya informasi yang dimanfaatkan oleh para elit birokrat yang mengelola RS untuk mendapatkan keuntungan semata. Pemberhentian para tenaga sukarela yang dilakukan oleh pihak Direktur RS adalah tindakan yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang dimana para tenaga sukarela yang sudah mengabdi ± 7 (tujuh) bulan ( terhitung sejak 1 Juni 2010 s/d 21 February 2011) di RS Sayang Rakyat tidak diberikan penghargaan atas hasil pengabdian mereka dan dengan sewenang-wenang mereka dengan mudah dibuang ketika tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini berarti pihak RS Sayang Rakyat telah melakukan praktek perbudakan modern.

Para tenaga sukarela yang diberhentikan oleh pihak RS Sayang Rakyat yang saat ini terlantar akibat ulah pihak Rumah Sakit, saat ini sangat mengharapkan simpatik dari berbagai pihak untuk memberikan dukungan kepada mereka agar mereka dipekerjakan kembali dan diperhatikan nasibnya di RS Sayang Rakyat. Negara telah menjamin rakyatnya untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan mereka, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan Piagam PBB Tahun 1948 pasal 25 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya”. Jelas-jelas telah menerangkan bahwa kehidupan layak adalah hak dasar bagi setiap rakyat Indonesia. Namun apa yang telah dilakukan oleh pihak RS Sayang Rakyat, pihak Rumah Sakit telah menelantarkan para tenaga Sukarela yang telah mengabdi di RS Sayang Rakyat tanpa memikirkan nasib mereka selaku warga Negara yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi seharusnya memperhatikan hal-hal demikian, karena persoalan penghidupan rakyat adalah tanggungjawab pemerintah untuk memberikan apa yang menjadi hak dasar rakyat. Namun proses pemberhentian (pemecatan) tenaga Sukarela yang terjadi di RS Sayang Rakyat tidak diperhatikan oleh pemerintah SULSEL dan terkesan dibiarkan berlalu begitu saja dan akhirnya mengorbankan para tenaga sukarela yang notabene angkatan kerja produktif Negara kita. Seharusnya, selaku warga Negara yang baik, pihak RS Sayang Rakyat tidak melakukan kebijakan yang bernuansa otoriter dan semena-mena dan harusnya melaksanakan amanah UUD 1945 dengan sebaik-baiknya, minimal memperhatikan dan memikirkan nasib para tenaga Sukarela yang notabene angkatan kerja produktif untuk diberdayakan demi kepentingan rakyat. Namun yang terjadi bahkan pihak RS Sayang Rakyat hanya mengakomodir titipan para elit politik dan birokrat dan tak segan- segan menelantarkan para tenaga sukarela yang telah sekian lama mengabdi di RS Sayang Rakyat tanpa memberikan kepastian hidup bagi mereka.

Oleh karena itu kami dari ALIANSI MAHASISWA DAN RAKYAT INDONESIA (AMARA-INDONESIA) menyatakan :

1. Pekerjakan kembali para tenaga sukarela di Rumah Sakit Sayang Rakyat yang diberhentikan oleh direktur rumah sakit dan perlakukan/perhatikan mereka secara manusiawi dan sebagaimana menstinya;
2. utamakan para Tenaga Sukarela untuk diangkat menjadi tenaga Honorer ketika ada pengangkatan/penerimaan tenaga Honorer;
3. Tolak titipan para elit politik dan birokrat sebagai tenaga honorer di RS Sayang Rakyat karena hal tersebut menciderai nilai-nilai keadilan dan terkesan Nepotisme;
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bertanggungjawab atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak RS Sayang Rakyat dan para elit Politik dan Borokrat Sulsel;
5. Apabila Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel tidak menyikapi persoalan ini dan segera mengakomodir tuntutan kami, maka kami akan mengusut tindakan Kolusi dan Nepotisme dalam persoalan ini;
6. Mosi tidak percaya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak mampu memberdayakan SDM yang ada dan terkesan mendukung kesewenang-wenangan para elit Politik dan Birokrat;
7. Menuntut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan pemberdayaan tenaga kesehatan di Sulsel.

Makassar, 18 Maret 2011
ALIANSI MAHASISWA DAN RAKYAT INDONESIA
(AMARA-INDONESIA)


WILLIAM MARTHOM
Koordinator Umum



SALIM SAMSUR
Sekretaris Umum

Pernyataan Sikap AMARA-INDONESIA

“ DPRD SULSEL telah melakukan pembohongan terhadap rakyat”

Ternyata praktek pembohongan terhadap rakyat (publik) masih saja terus mewarnai kehidupan rakyat di negeri ini, seperti apa yang telah menimpa puluhan eks perawat RS Sayang Rakyat SULSEL yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia (AMARA- INDONESIA) dimana mereka telah dibohongi oleh DPRD SULSEL. Kebohongan DPRD SULSEL ini bermula ketika AMARA- INDONESIA mendatangi Kantor DPRD SULSEL pada Kamis, 10 Maret 2011 pekan lalu meyampaikan aspirasinya kepada para Wakil Rakyat “ anggota DPRD SULSEL” terkait dengan kasus yang menimpa puluhan eks perawat RS Sayang Rakyat yang dipecat secara sewenang- wenang oleh Direktur RS Sayang Rakyat. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari DPRD Prov. SULSEL sebagaimana yang telah dijanjikan.

Ketika perwakilan AMARA- INDONESIA diterima oleh Tim Penerima Aspirasi DPRD SULSEL, mereka dijanji oleh Wakil Rakyat yang menerima aspirasi mereka bahwa aspirasi penolakan pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh Direktur RS Sayang Rakyat akan segera disikapi oleh DPRD SULSEL. Tidak hanya itu mereka juga dijanji akan dipertemukan dengan pihak Direktur RS Sayang Rakyat dan sejumlah stakehoulder terkait dengan masalah tersebut, dan pertemuan itu akan difasilitasi atau dimediasi oleh Komisi E DPRD SULSEL yang membidangi masalah itu.

Tim Penerima Aspirasi juga menjanjikan bahwa pertemuan dengan semua unsur yang terkait itu akan diagendakan dalam rapat Komisi E DPRD SULSEL paling lambat Senin, 14 Maret 2011, namun kenyataannya kendati sudah sepekan pasca janji itu dilontarkan oleh Wakil Rakyat yang menerima aspirasi yang disampaikan oleh AMARA- INDONESIA, hingga kini belum ada pertemuan yang dijanjikan itu. “ Jangankan pertemuan itu dilaksanakan sebagaimana janji Wakil Rakyat tersebut, hingga kini undangan atau jadwal pertemuan belum juga ada kabarnya”.

Hal tersebut diatas adalah sebuah bentuk pembohongan terhadap publik yang dilakukan oleh DPRD SULSEL atau Wakil Rakyat SULSEL, yang tentunya sangat melukai hati rakyat SULSEL khususnya mereka yang telah dijanji dan dibohongi oleh Wakil Rakyat. Kebohongan yang dilakukan oleh DPRD SULSEL itu diduga keras dilakukan oleh para elit politik di parlemen SULSEL, sebab ada asumsi bahwa hal itu dilakukan oleh DPRD SULSEL untuk melindungi Direktur RS Sayang Rakyat, sebab salah satu oknum anggota DPRD SULSEL Komisi E adalah saudara kandung Direktur RS Sayang Rakyat.

Jika hal itu benar, apakah institusi Negara seperti DPRD SULSEL yang konon katanya dihuni para Wakil Rakyat harus secara berjamaah atau secara institusional melakukan praktek kolusi dan nepotisme untuk mengabaikan aspirasi rakyatnya demi menyelematkan oknum tertentu. Sebagai rakyat SULSEL kami tidak ingin membiarkan hal ini terus menerus berlarut- larut, sebab jika hal ini dibiarkan maka DPRD SULSEL sebagai lembaga legislatif tak ubahnya sarang para “Dewan Pembohong Rakyat (DPR)”. Oleh sebab itu kami dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia (AMARA- INDONESIA) menyatakan sikap:

1. Hentikan praktek pembohongan terhadap rakyat SULSEL;
2. Hentikan praktek kolusi dan nepotisme di DPRD SULSEL dan di RS Sayang Rakyat;
3. Segera tepati janji DPRD SULSEL untuk mempertemukan atau memfasilitasi pertemuan antara kami dengan semua pihak yang terkait dengan kasus pemecatan puluhan tanaga sukarela di RS Sayang Rakyat;
4. Pekerjakan kembali para tenaga sukarela di Rumah Sakit Sayang Rakyat yang dipecat oleh Direktur Rumah Sakit RS Sayang Rakyat;
5. Utamakan para Tenaga Sukarela untuk diangkat menjadi tenaga Honorer ketika ada pengangkatan/ penerimaan tenaga Honorer di RS Sayang Rakyat;
6. Tolak titipan para elit politik dan birokrat sebagai tenaga honorer di RS Sayang Rakyat karena hal tersebut menciderai nilai-nilai keadilan dan terkesan Nepotisme;
7. Jika tuntutan kami tidak segera dipenuhi maka kami akan melakukan pendudukan gedung DPRD SULSEL, sampai tuntutan kami dipenuhi.
Makassar, 18 Maret 2011

ALIANSI MAHASISWA DAN RAKYAT INDONESIA
(AMARA-INDONESIA)



WILLIAM MARTHOM SALIM SAMSUR
Koordinator Umum Sekretaris Umum

Pernyataan Sikap PRP Mendukung Gerakan Perlawanan Rakyat di Kawasan Arab

PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
No : 315/PS/KP-PRP/e/II/011

Mendukung Gerakan Perlawanan Rakyat di Kawasan Arab!!!

Neoliberalisme Menyebabkan Kemiskinan dan Pengangguran!!!

Salam rakyat pekerja,

Kawasan Arab hingga saat ini masih bergolak akibat “kemarahan” rakyat terhadap rezim Neoliberal yang berkuasa di negara-negara tersebut. Gerakan perlawanan rakyat yang bermula dari Tunisia dan akhirnya berhasil menumbangkan rezim Ben Ali, yang telah 23 tahun berkuasa, akhirnya mulai bergerak ke negara-negara tetangganya, seperti Mesir, Yaman, Aljazair, Jordania dan negara-negara lainnya. “Kemarahan” rakyat yang dipicu oleh kemiskinan, pengangguran, korupsi dan pemberangusan hak-hak rakyat, akhirnya mampu membuat panik rezim yang berkuasa, bahkan mampu menumbangkannya.

Angka kemiskinan dan pengangguran yang melonjak tajam di negera-negara kawasan Arab tentu saja disebabkan oleh rezim berkuasa yang menerapkan sistem ekonomi Neoliberalisme. Krisis ekonomi yang melanda dunia sekitar tahun 2008, akibat praktek Neoliberalisme, dicoba diatasi oleh para pendukung Neoliberalisme dengan upaya menyelematkan para pemilik modal. Alhasil, pemecahan masalah yang diterapkan oleh para pendukung Neoliberalisme tersebut malah menyebabkan krisis baru, yaitu krisis minyak dan krisis pangan.

Pengalihan bahan pangan menjadi bahan bakar (agrofuel) menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya bahan pangan akibat krisis minyak. Selain itu, liberalisasi perdagangan pangan dan pertanian yang mana pertanian dan swasembada pangan negeri ketiga dihancurkan oleh produk-produk impor yang disubsidi maupun kebijakan-kebijakan pengetatan yang mencekik petani dunia ketiga juga menjadi faktor pendukung krisis pangan di dunia. Kedua hal itu kemudian menyebabkan pesatnya kenaikan harga bahan pangan di dunia, yang akhirnya menyebabkan kemiskinan pada rakyatnya di berbagai negara.

Para pemimpin pendukung Neoliberal tentunya sangat sadar akan hal ini, bahkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos yang diadakan baru-baru ini, mereka menyatakan pesatnya kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah dan bahan pangan sudah menimbulkan gangguan di sejumlah negara, termasuk Tunisia, Mesir, Maroko, Aljazair dan Pakistan. Namun tentu saja, mereka memang tidak pernah peduli dengan kemiskinan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, selama hal itu masih sangat menguntungkan bagi kepentingan para pemilik modal.

Gerakan perlawanan rakyat terhadap rezim berkuasa yang selama ini menindas di kawasan Arab tentunya patut didukung oleh seluruh elemen gerakan rakyat dimanapun keberadaan mereka. Gerakan perlawanan rakyat ini tentunya akan membawa perubahan yang besar dalam demokratisasi di negara-negara tersebut, yang selama ini selalu tunduk terhadap para kapitalis dan mengukung kebebasan rakyatnya. Namun, kekhawatiran terhadap perubahan yang berlangsung di negara-negara tersebut akan semakin menjerumuskan rakyat kepada kelompok fundamentalis atau bahkan militer tentunya juga patut diwaspadai. Berkuasanya kelompok fundamentalis tentu saja akan semakin membungkam kebebasan dan hak-hak rakyat serta matinya demokratisasi di negara-negara tersebut. Begitu juga jika yang dibangun adalah rezim militer. Kalangan militer di Mesir, misalnya, justru sangat koruptif ketika liberalisasi ekonomi diterapkan oleh Hosni Mubarak sejak 1990-an. Kalangan Jenderal dan perwira tinggi lainnya malah mengambil keuntungan besar dengan menggunakan dana negara dalam transaksi bisnis mereka.

Maka dari itu, jika kelompok fundamentalis atau militer yang mengambil alih kekuasaan di kawasan Arab tersebut, maka yang terjadi kemudian hanyalah sekedar pergantian kekuasaan saja, bukan pergantian sistemnya. Sehingga tujuan gerakan perlawanan rakyat untuk membuka demokrasi di negara-negera tersebut akan sia-sia. Jalan keluar dari kegagalan rezim Neoliberal adalah aksi rakyat tanpa melihat agama, sekte, etnis, suku atau daerah. Munculnya gejolak perlawanan rakyat tentunya dapat dimenangkan jika memanfaatkan romantisme nativis, kekacauan sektarian atau manipulasi agama.

Peranan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang selama ini mendukung keberadaan rezim Neoliberal di kawasan tersebut tentunya juga patut diwaspadai. Selama ini para penguasa di negara-negara tersebut sangat didukung oleh para pemimpin negara-negara maju yang mendukung Neoliberalisme.. termasuk Israel. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan para pemilik modal dari negara-negara maju tersebut dapat terus mengeruk keuntungan dari negara-negara di kawasan Arab. Maka dari itu, meskipun “kepala ular” di Tunisia telah dipotong, kepentingan para pemilik modal yang berada di belakang rezim Ben Ali masih kukuh mencengkeram negeri itu dan mereka akan berjuang mati-matian untuk membatasi dan menghalau partisipasi rakyat Tunisia yang diperjuangkan melalui gerakan perlawanan rakyat. Hal yang sama tentu saja akan terjadi pada negara-negara lainnya yang saat ini sedang bergolak karena gerakan perlawanan rakyat.

Kondisi di Indonesia tidak ubahnya seperti yang dialami oleh negara-negara di kawasan tersebut. Kemiskinan, pengangguran, korupsi, pembungkaman hak-hak rakyat atau bahkan maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM, masih sering terjadi di negeri ini. Kondisi ini tentu saja disebabkan rezim Neoliberal yang dipimpin oleh SBY semakin gencar melakukan penerapan sistem Neoliberalisme di Indonesia. Pembangunan yang digembar-gemborkan oleh rezim Neoliberal selama ini sebenarnya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan elit serta partai politik pendukung Neoliberalisme. Tidak pernah sedikit pun rakyat menikmati hasil pembangunan yang digembar-gemborkan oleh rezim Neoliberal selama ini. Rakyat hanya mampu beradaptasi dengan himpitan ekonomi yang selalu membayangi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk membenarkan praktek-prakteknya selama ini, rezim Neoliberal kerap kali selalu membeberkan kebohongan-kebohongan untuk memuaskan dan merangkul kepercayaan rakyat. Namun kebusukan-kebusukan yang dipraktekkan oleh rezim Neoliberal sudah semakin terlihat jelas dan terang benderang. Kebohongan-kebohongan yang diumbar oleh rezim Neoliberal akhirnya sudah tidak mampu ditutup-tutupi oleh rezim. Bahkan perlindungan dan solidaritas terhadap sesama koruptor pun diperlihatkan dengan sangat jelas oleh para elit politik dan partai politik pendukung Neoliberalisme.
Sudah cukup rakyat pekerja di Indonesia selalu saja dibohongi, ditindas dan dieksploitasi. Sudah saatnya, rakyat mengobarkan semangat perlawanan kepada rezim Neoliberal dan memekikkan perang dengan Neoliberalisme yang memiskinkan dan menyengsarakan rakyat.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1.Mendukung sepenuhnya gerakan perlawanan rakyat yang dilakukan di Tunisia, Mesir,
Aljazair, Yaman, Jordania, dan negara-negara lainnya.
2.Hancurkan sistem Neoliberalisme yang telah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat
di seluruh dunia.
3.Singkirkan kekuatan-kekuatan kelompok fundamentalis, militer dan pendukung
Neoliberal yang ingin memanfaatkan pergolakan di kawasan Arab.
4.Bangun persatuan gerakan rakyat serta bangun kekuatan politik alternatif untuk
melawan rezim Neoliberal dan sistem Neoliberalisme di Indonesia.
5.Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya
dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 4 Februari 2011



Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KP-PRP)



Ketua Nasional
(Anwar Ma'ruf)

Sekretaris Jenderal
(Rendro Prayogo)