SERUAN UNTUK PERJUANGAN MENUNTUT UPAH MINIMUM (UMP) SULSEL RP. 1,5 JUTA

FEDERASI SERIKAT PERJUANGAN BURUH INDONESIA
Serikat Buruh Anggota
KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA
Cp. 081355111099(Mukhtar Guntur Kilat/MGK), 081242957266(Salim Samsur/ Jengklot), 085299340555(William Marthom/ Zottok), 085299488928(Hariadi),085299686968(Salman)

Apakah upah kawan-kawan cukup untuk menghidupi keluarga selama 1 bulan ?
Apakah kawan-kawan memiliki tabungan yang cukup ?
Apakah kawan-kawan sudah meerasa hidup layak ?
Apakah hari ini ada yang memperhatikan nasib kawan-kawan ?
Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita ?

AYO TUNTUT KENAIKAN UMP 2011 Rp. 1,5 JUTA

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel sedang dalam pembahasan rekomendasi dewan pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan. Kenaikan tersebut sekarang menuai protes dari semua serikat Buruh yang ada di Sulawesi Selatan, ini membuktikan bahwa perjuangan kaum buruh dalam menhuntut upah layak tetap terus maju dan tidak akan pernah berhenti sampai buruh mendapatkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Upah murah adalah persoalan yang menjadi problem klasic bangsa kita yang selalu menuai protes dari kaum buruh. Setiap tahun, kita melihat di media massa setiap perlawanan yang dilakukan oleh kaum buruh terhadap kenaikan upah. Protes yang dilakuan oleh kaum buruh akibat kurangnya perhatian Perangkat Negara baik dari pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan buruh, sementara kita percaya bahwa buruh adalah soko guru pembangunan. Tanpa buruh perekonomian pasti akan pincang. Namun, apakah kawan-kawan sadar akan pentingnya peran buruh ?

Hari ini, semua kawan-kawan Serikat buruh yang ada di Sulsel melakukan pengawalan terhadap penetapan UMP SULSEL untuk tahun 2011. Hal tersebut dilakukan oleh kawan-kawan disebabkan oleh nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi sangat rendah, dimana Dewan Pengupahan Provinsi telah menetapkan KHL Sulsel hanya sebesar Rp. 1. 083.00,- dengan asumsi KHL terendah di Sulsel yaitu kabupaten Gowa dan Bantaeng. Sangat tidak rasional ketika KHL tahun 2010 lebih rendah dari tahun sebelumnya(KHL 2009 Rp. 1.154.000, KHL 2010 Rp. 1.049.321, KHL 2011 Rp. 1.083.000) sedangkan kita mengetahui bersama bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok terus melonjak dan hampir setiap 3 bulan harga kebutuhan pokok naik. Data tersebut menjadi pertanyaan apakah Dewan Pengupahan Provinsi betul-betul menetapkan KHL sesuai dengan kondisi objektif yang ada, atau hanya rekayasa belaka. Kawan-kawan SB/SP Se Sulsel melakukan protes karena terdapat banyak kerancuan pada hasil survey dewan pengupahan. Misalnya susu bubuk yang berdasarkan PERMEN 17 /2005, konsumsi minimal 900 gram hanya di survey 400 gram, dan sayur mayur yang seharusnya 1 Kg hanya disurvei 1 ikat. Hal tersebut membuat kawan-kawan buruh Se Sulsel melakukan protes terhadap KHL yang ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel. Berdasarkan analisis kawan-kawan SB/SP se Sulsel, kawan-kawan melakukan survey tandingan di Pasar Terong dan mendapatkan KHL dari hasil survey mereka sebesar Rp. 1. 545.000,- ada selisih sekitar Rp.337.00 dari hasil survey DP Prov sebesar Rp.1. 208.000 di pasar yang sama. Protes terus bergulir karena dewan DP Prov tidak menerima usulan kawan-kawan buruh sebesar 1,5 Juta. Kawan-kawan telah melakukan aksi prakondisi terkait penetapan UMP 2011, dalam aksi tersebut, kawan-kawan mendesak Kepala Disnakertrans Sulsel selaku Ketua Dewan Pengupahan untuk menerima aspirasi kaum buruh dan Kepala Disnakertrans Sulsel menyatakan akan mempertimbangkan tuntutan buruh dalam sidang penetapan UMP. DPRD tingkat I Sulsel juga telah merekomendasikan kepada Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMP 2011 sebesar Rp. 1.229.000,- namun pihak APINDO menolak denga alasan bahwa banyak perusahaan yang akan melakukan rasionalisasi apabila upah buruh tinggi (Statemen APINDO di Koran Fajar, Selasa, 2 Nov 2010), namun kawan-kawan SB/SP menganggap hal tersebut hanya alasan APINDO untuk melemahkan perjuangan kawan-kawan. Dengan demikian kawan-kawan SB/SP Se Sulsel sampai saat ini terus melakukan konsolidasi (Peguatan) untuk melakukan aksi besar-besaran apabila DP Prov menetapkan rekomendasi UMP Sulsel tahun 2011 dibawah dari tuntutan kawan-kawan Buruh.

Upah yang kita dapatkan hari ini (UMP 2010 sebesar Rp.1.000.000) masih sangat jauh dari kehidupan yang layak, maka dari itu kami mengajak seluruh kawan-kawan buruh di Sulsel untuk turun bersama-sama menyikapi kenaikan UMP 2011 dan menuntut kenaikan UMP 2011 sebesar Rp. 1,5 Juta karena apabilah Dewan Pengupahan menetapkan rekomendasi UMP 2011 sesuai dengan KHL Rp. 1.083.000, berarti kenaikan upah tahun 2011 hanya sebesar Rp. 83.000,- dan itu masih sangat jauh dari kehidupan yang layak. Sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menuntut upah yang betul-betul layak untuk kaum buruh. Kenaikan UMP 2011 sebesar Rp1,5 Juta adalah tuntutan kita yang harus sama-sama kita perjuangkan demi masa depan anak cucu kita.

Upah adalah hak dasar buruh dan apabila upah buruh tidak sesuai dengan kehidupan yang layak, sudah tentu kaum buruh akan menjadi kaum yang miskin, dan pengalaman dalam perlawanan kaum buruh, sampai saat ini belum ada yang betul-betul memperhatikan nasib buruh. Oleh karena itu kami mengajak seluruh kawan-kawan buruh untuk bergabung bersama kami untuk turun kejalan menuntut upah layak, karena kalau bukan kaum buruh sendiri yang melakukan perlawanan, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita. Ayo kawan-kawan, kita lakukan perlawanan terhadap rezim untuk mendapatkan kehidupan yang layak di tanah kita yang kaya raya ini.

Apa salahnya kita mengorbankan 1 hari untuk meninggalkan pekerjaan kita untuk turun kejalan dan meneriakkan tuntutan kita untuk nasib kita 1 tahun kedepan…..!!! Jika Gubernur Sulsel Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tidak Sesuai Keiginan Buruh, Maka Buruh Jangan Pernah Memilih Dia Dalam Pilgub 2012 Mendatang…!!!

Buruh Bersatu Takbisa Dikalahkan…!!!

TOLAK UPAH MURAH…!!!
UMP RP. 1,5 JUTA UNTUK TAHUN 2011 ADALAH UPAH LAYAK UNTUK KAUM BURUH SULAWESI SELATAN

PERNYATAAN SIKAP RAKYAT SOROWAKO TERHADAP PT. INCO

Pernyataan Sikap

No: 002 /B/PS/APS/IX/2010

Kondisi masyarakat Sorowako yang sangat memprihatinkan sampai hari ini adalah problem yang menjadi polemik yang  ditengah-tengah masyarakat. Polemik tersebut semakin meresahkan akibat dari kebijakan yang salah dari pihak mangement PT.INCO. Apakah masyarakat akan terus terjebak dalam kondisi tersebut?  Jawabannya tentu tidak. Sebagai penduduk Sorowako yang notabene punya hak dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak PT.INCO, maka penduduk Sorowako seharusnya dapat mempertahankan apa yang menjadi amanah nenek moyang kita yaitu kekayaan alam yang ada dan bumi Sorowako tercinta untuk dikelola dengan sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama dan sudah seharusnya pihak PT.INCO bertanggung jawab dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ditimbulkan dengan kehadiran PT.INCO di Sorowako.

Realitas yang ada hari ini, adanya perusahaan tambang raksasa di Sorowako yaitu PT. INCO telah memperlakukan masyarakat Sorowako dengan sewenang-wenang. Masyarakat Sorowako telah dibodohi dengan berbagai iming-iming dari PT. INCO yang akhirnya berhasil mengkotak-kotakkan masyarakat Sorowako sehingga terjadi perpecahan antar masyarakat. Bagi mereka   yang termakan iming-iming tersebut, akhirnya menjadi boneka-boneka yang dikontrol oleh PT. INCO untuk membatasi informasi tentang hak-hak masyarakat yang sesungguhnya dan menghambat setiap gerakan-gerakan yang coba dilakukan oleh masyarakat.

Beberapa persoalan yang ada adalah bentuk kekejaman PT. INCO yang telah lama berlaku di Sorowako. Yang sangat memprihatinkan, kesadaran masyarakat terhadap kekejaman tersebut sangat minim. Perampasaan hak yang telah dilakukan sampai saat ini terus berlanjut dan penduduk Sorowako tidak mampu berbuat apa-apa.

Apakah harga diri kita sebagai penduduk lokal tergadai hanya dengan iming-iming materi yang tidak abadi dari PT. INCO ? Ataukah kita telah lupa bahwa tanah Sorowako adalah milik kita dan menyerahkan diri kepada PT. INCO untuk menentukan nasib kita?  Perjuangan panjang perlawanan penduduk  Sorowako sampai hari ini terus bergerak dan selama kita belum sadar dan merebut kembali hak kita yang telah dirampas, yankinlah bahwa kita akan terus menjadi Sapi Perasan PT. INCO yang hanya datang merampok hasil bumi kita dan meninggalkan kita dengan tangisan kesedihan terhadap tanah kita yang dirampas dan dikuras habis kandungan materilnya, sementara kita hanya bisa menonton dengan penuh kekecewaan.

Dengan kondisi tersebut, Kami dari ALIANSI PEMUDA SOROWAKO menyatakan sikap terhadap PT. INCO yang telah lama mengeruk keuntungan di tanah kami dan tidak memberikan kami kesejahteraan sebagai berikut :

1. Hasil tes rekruitmen karyawan PT. INCO yang sangat mengecewakan masyarakat Sorowako dan sangat jauh dari apa yang telah menjadi komitmen PT. INCO dengan masyarakat Sorowako. Hasil seleksi dari PT. INCO mulai bulan Juni 2010, sampai saat ini setelah melalui beberapa tahapan (Tahap I dan Tahap II) hanya sekitar 17 orang ( kurang dari 20% dari keseluruhan penduduk  Sorowako yang mendaftar) yang lulus dari seleksi tersebut, padahal PT. INCO telah menjanjikan untuk  memprioritaskan penduduk Sorowako menjadi karyawan PT. INCO. Dan Tim seleksi yang dipakai oleh PT. INCO yang notabene Tim dari luar Sulsel adalah salahsatu tindakan sangat betentangan dengan konsep pemberdayaan dan keputusan PT. INCO untuk menggandeng perguruan tinggi dari luar Sul-Sel adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap pergurua-perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan…!!! Apakah masyrakat Sul-Sel terlalu bodoh sehingga PT.INCO harus menggandeng perguruan tinggi dari luar Sulsel? Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh oknum management PT.INCO adalah salah satu strategi untuk mengurangi peranan masyarakat lokal dan Hal tersebut adalah tindakan yang sangat keterlaluan dan diskriminatif.
2. Air bersih yang dijanjikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat dan pihak PT.INCO. Bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat hari ini sangat tidak layak dan belum dinikmati masyarakat secara keseluruhan padahal kalau kita melihat kemampuan PT. INCO, sangat jauh dari apa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
3. Rumah masyarakat yang berada di sepanjang pesisir Danau Matano yang akan direlokasi ke Sumasang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang notabene sudah menetap puluhan tahun dan sudah beranak cucu di pemukiman tersebut dan solusi yang sudah ditawarkan kepada mayarakat sangat merugikan bagi Warga yang akan direlokasi sebab warga hanya ditawarkan untuk direlokasi ke RUMAH SUSUN  (RUSUN) dan yang hanya diberikan subsidi selama 6 bulan dan selanjutnya akan dibebankan biaya sewa terhadap Rumah Susun yang akan dihuni oleh mereka. Padahal struktur bangunan Rumah Susun yang sangat sempit (Ukuran rumah sangat kecil) dan sangat tidak layak untuk dihuni.
4. Rumah Sakit yang ada di Sorowako sangat diskriminatif dimana sebagian karyawan PT. INCO yang tinggal di beberapa daerah tidak diperlakukan dengan pelayanan yang sama. Sebagian diberikan pelayanana cuma-cuma (gratis) dan sebagian kelompok masyarakat diberikan biaya pengobatan yang sangat tinggi. Ini adalah pembeda-bedaan yang selama ini mengkotak-kotakkan masyarakat dan menghambat persatuan mansyarakat dalam menuntut hak mereka, dimana sebagian diperlakukan dengan istimewa dan  sebagian besar masyarakat dibiarkan sengsara dan dirampas haknya.
5. Kasus tanah Camp. Security yang sampai sekarang  belum jelas penyerahannya kepada penghuni sesuai HGB (Hak Guna Bangunan) dan sesuai kesepakatan yang pernah dilakukan oleh pihak PT.INCO dan pihak karyawan penghuni camp security yang notabene statusnya harus disamakan dengan pemukiman karyawan magani (F Area).
6. Perjanjian PT. INCO dengan masyarakat (Karang Taruna Tanah Merah) untuk membangun PUJASERA (Pusat Jajanan Serba Ada) dan Sekretariat Karang Taruna Tanah Merah disekitar lapangan Karebosi belum terealisasi sampai sekarang, bahkan pihak PT.INCO telah melakukan pembodohan dan penipuan kepada masyarakat Sorowako dengan memanipulasi kesepakatan yang sudah dilakukan, bahkan bangunan yang telah dijanjikan untuk kepentingan umum malah dibanguni Kantin Rumah Sakit dan Perpustakaan IKI yang hanya dinikmati orang-orang tertentu. Hal ini merupakan pembodohan dan kebohongan besar yang dilakukan oleh PT.INCO bahkan apa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk strategi perluasan area Rumah Sakit PTI di atas tanah yang sudah diwakafkan kepada masyarakat demi kepentingan umum. Kesewenang-wenangan tersebut belum disadari oleh masyarakat, padahal sebagai penduduk Sorowako yang punya harga diri dan bermartabat, kitalah yang seharusnya menentukan apa yang harus dibangun diatas tanah kita, dan bukaan PT.INCO yang harus menetukan.
7. Pemulung yang menyandarkan nasib mereka pada sampah buangan dari PT. INCO setiap saat terus dihantui oleh terror dari PT. INCO. Mereka setiap hari diburu dan diperlakukan dengan tidak manusiawi padahal para pemulung juga bagian dari penduduk Sorowako. Tindakan represif dan diskriminatif  oleh PT. INCO selama ini sangat kejam dan yang dikorbankan adalah penduduk Sorowako.
8. PT.INCO harus melaksanakan kesepakatan bersama yang telah disepakati dengan organisasi-organisasi pemuda Desa Sorowako yang mana telah menyepakati untuk mengakui FORUM PEMUDA DESA SOROWAKO BERSATU yang telah dibentuk oleh masyarakat Desa Sorowako sebagai wadah yang ditunjuk untuk mengawal setiap permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak PTI dengan masyarakat Desa Sorowako.
9. Kontraktor Nasional yang menjadi sub kontraktor  di PT.INCO harus memprioritaskan masyarakat lokal untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

10.  PT.INCO harus menjalankan semua tanggung jawabnya terhadap masyarakat lokal sesuai isi kontrak karya PT.INCO

1. Alumni Akademi Tehnik Sorowako (ATS) harus dipekerjakan oleh PT.INCO.
2. Sistem rekruitmen karyawan PT.INCO harus memprioritaskan pencari kerja (PENCAKER) yang berasal       dari 4 (empat) wilayah pemberdayaan PT.INCO meliputi wilayah Kec.Malili, Kec.Wasuponda, Kec.Towuty    dan Kec.Nuha’.
3. Menolak Tim Seleksi dari Universitas Indonesia (UI) dan harus mengakomodir Tim Seleksi yang berasal       dari Perguruan Tinggi yang ada di Sul;awesi Selatan. 

­­­

Salam Perjuangan…!!!

Salam Pembebasan …!!!

Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan …!!!           

Sorowako, 21 September 2010

ALIANSI PEMUDA SOROWAKO BERSATU

M U S R A N

Koordinator Umum

Korupsi Walikota Parepare (Drs. Moh. Zain Katoe)

Walikora Parepare Drs. Moh. Zain Katoe adalah tokoh pimpinan kotamadya Parepare Sulaweai Selatan yang selama ini terkenal baik di mata masyarakat ternyata adalah seorang Koruptor. Zain Katoe telah melakukan korupsi sebesar 1,5 M terhadap APBD kota Parepare tahun 2003. Sampai hari ini dia telah divonis oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman Penjata 1 tahun dan denda RP. 100.000. Anehnya, dalam proses mulai dari pemeriksaan perdanam, Zain Katoe sampai sekarang belum ditahan dengan alasan masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Ini membuktikan bahwa keadilan di negeri kita telah mati dimana seorang koruptor yang telah jelas-jelas terbukti bersalah dan merugikan negara dibiarka begitu saja tanpa ada tindakan tegas dari aparatur negara.
Zain Katoe telah terbukti melakukan tindakan korupsi, namun sampai hari ini di masih menjabat sebagai Walikota Parepare, padahal UU No 32 tahun 2008 pasal 21 jelas-jelas mengatakan bahwa pejabat negara dibehentikan oleh Presiden tanpa melalui DPR  apabila melakukan tindakan Korupsi. Ini menandakan bahwa penegakan supremasi hukum di Indonesia sampai hari ini belum benar-benar terwujud, sementara nyanyian para pejabat negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sangat bertentangan dengan kondisi riil yang hari ini.

FRONT SOLIDARITAS UNTUK BURUH PT. BOMAR

Salam perjuangan dan Salam Solidaritas……………………
Perjuangan panjang kelas buruh memang sampai hari ini belum berujung pada kemenangan sejati kelas pekerja. Hal tersebut akibat dari system yang dianut oleh Negara kita adalah system yang hanya menguntungkan para pemodal. Dalam beberapa perjuangan kawan-kawan buruh yang menuntut hak mereka, nyaris tidak ada yang dimenangkan sesungguhnya oleh buruh dan selalu berujung pada buruh dijadikan korban. Kondisi tersebut adalah problem terbesar yang perlu segera dicarikan jalan keluar baik dari kelas buruh itu sendiri maupun kelas rakyat lainnya yang memperhatikan nasib bangsa kita.

Kawan-kawan buruh yang melakukan mogok kerja di PT. Bogatama Mari Nusa (BOMAR) sampai hari ini nasib mereka masih terkatung-katung akibat ulah pengusaha (pemodal) yang memang hanya memgerok kuntungan dari hasil jerih payah para buruh. Padahal kekayaan mereka adalah hasil keringan para buruh yang mereka peras selama ini. Selama 40 hari kawan-kawan buruh di PT. BOMAR melakukan mogok kerja, pihak perusahaan tetap tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu memberikan hak Normatif kepada buruhnya. Tuntutan para buruh di PT. BOMAR adalah hak dasar mereka yang telah diatur oleh UU ketenagakerjaan yang berlaku. Namun pimpinan PT. BOMAR tetap tidak mau memberikan hak buruhnya sesuai UUK. Ini berarti beliau termasuk salah satu pelanggar hukum yang di Negara kita. Apakah kita akan membiarkan pelanggar hukum seperti ini merajalela di Negara kita?

Perselisihan tersebut talah dimediasi oleh institusi Negara baik eksekutif dan lesialatif (Disnaker & DPRD), namun pimpinan PT. BOMAR tetap tidak menjalankan apa yang menjadi amanah UUK yang berlaku. Para buruh telah melakukan presur dengan aksi massa, namun hak mereka tetap saja dikebiri. Institusi Negara yang ada hanyalah sebagai symbol dan tidak mampu berbuat apa-apa bahkan melakukan pembiaran ketika pihak perusahaan menghasut para pekerja yang tidak ikut mogok untuk dibenturkan dengan para buruh yang sedang mogok kerja. Hal tersebut adalah persoalan yang sangat fatal ketika buruh diperhadapkan dengan sesama mereka. Padahal baik buruh yang mogok dan yang tidak mogok memiliki nasib yang sama. Mereka sama-sama tidak mendapatkan hak mereka setelah bertahun-tahun bekerja di PT. BOMAR. Apabila hal tersebut terjadi, yang akan diuntungkan adalah pihak perusahaan, dan para buruh yang berhasil diadu domba oleh pengusaha hanya akan menjadi korban dari kebringasan pengusaha.

Kami dari Front Solidaritas Untuk Buruh PT. BOMAR mengajak seluruh lapisan masyarakat baik kawan-kawan buruh yang bekerja di Kawasan Industri Makassar maupun kelas masyarakat lainnya yang memperhatikan nasib bangsa untuk bergabung bersama kami memberikan dukungan terhadap kawan-kawan kita buruh di PT. BOMAR yang sedang melakukasn mogok kerja menuntut hak mereka. Khusus kawan-kawan buruh, sudah saaatnya buruh bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap perampasn hak buruh yang sedang merajalela di Negara kita hari ini karena hanya dengan kekuatan persatuan kelas pekerja kita akan mampu untuk menumbangkan system hari ini yang sangan menyengsarakan . ketika persatuan buruh tidak kita kembangkan, yankinlah posisi kawan-kawan buruh akan selalu lemah di hadapan para pengusaha. Tiap saat hak kita akan dirampas, tiap saat kita terancam PHK, tiap saat kita diintimidasi, dan tiap saat kita akan dihantui ketakutan terhadap pengusaha ketika persatuan buruh tidak kita miliki sebagai kekuatan sejati menuju pembebasan kaum buruh.
Hidup Buruh !!!!!!!!!
Hidip Mahasiswa !!!!!!!!!!!!!!!!!
Hidup Rakyat !!!!!!!!!!!!!!!!!
FRONT SOLIDARITAS UNTUK BURUH PT. BOMAR
Rakyat Bersatu……………………Tak Bisa Dikalahkan!!!!!!!!!!!!!!!!

Seruan Untuk Solidaritas Terhadap Buruh PT. BOMAR

Salam Perjuangan, Salam Pembebasan dan Salam Solidaritas…!!!
Perjuangan panjang kelas buruh memang sampai hari ini belum berujung pada kemenangan sejati kelas pekerja. Hal tersebut akibat dari system yang dianut oleh Negara kita adalah system yang hanya menguntungkan para pemodal(pengusaha). Dalam beberapa perjuangan kawan-kawan buruh yang menuntut hak mereka, nyaris tidak ada yang dimenangkan oleh buruh dan selalu berujung pada buruh yang kemudian dijadikan korban. Kondisi tersebut adalah problem terbesar yang perlu segera dicarikan jalan keluar baik dari kelas buruh itu sendiri maupun kelas rakyat lainnya yang peduli akan nasib bangsa kita.

Kawan-kawan buruh yang melakukan mogok kerja di PT. Bogatama Mari Nusa (BOMAR) sampai hari ini nasib mereka masih terkatung-katung akibat ulah pengusaha (pemodal) yang memang hanya mengerok keuntungan dari hasil jerih payah para buruh. Padahal kekayaan mereka adalah hasil keringat para buruh yang mereka peras selama ini. Selama 40 hari (mulai tanggal 14 Juni 2010 s/d 26 Juli 2010) kawan-kawan buruh di PT. BOMAR melakukan mogok kerja, akan tetapi pihak perusahaan tetap tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu memberikan Hak Normatif kepada buruhnya. Tuntutan para buruh di PT. BOMAR adalah hak dasar mereka yang telah diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang berlaku. Namun Pimpinan PT. BOMAR tetap tidak mau memberikan hak buruhnya sesuai UUK. Ini berarti Pimpinan PT.BOMAR termasuk salah satu pelanggar hukum yang terang- terangan melawan hukum di Negara kita. Apakah kita akan membiarkan pelanggar hukum seperti ini merajalela di Negara kita…???

Perselisihan tersebut telah dimediasi oleh Institusi Negara baik eksekutif dan lesialatif (Disnaker Kota Makassar & DPRD Kota Makassar), namun Pimpinan PT. BOMAR tetap tidak mau menjalankan apa yang menjadi amanah UUK yang berlaku. Para buruh telah melakukan presur dengan aksi massa, namun hak mereka tetap saja dikebiri dan tidak diberikan. Institusi Negara yang ada hanyalah sebagai symbol dan tidak mampu berbuat apa-apa bahkan melakukan pembiaran ketika pihak perusahaan menghasut para pekerja yang tidak ikut mogok untuk dibenturkan dengan para buruh yang sedang mogok kerja. Hal tersebut adalah persoalan yang sangat fatal ketika buruh diperhadapkan dengan sesama mereka. Padahal baik buruh yang mogok dan yang tidak mogok memiliki nasib yang sama. Mereka sama-sama tidak mendapatkan hak mereka setelah bertahun-tahun bekerja di PT. BOMAR. Apabila hal tersebut terjadi, yang akan diuntungkan adalah pihak pengusaha, dan para buruh yang berhasil diadu domba oleh pengusaha hanya akan menjadi korban dari kebringasan pengusaha.

Untuk itu Kami yang tergabung dalam Front Solidaritas Untuk Buruh PT. BOMAR “ Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Metro, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Makassar, Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI), Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN), Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Makassar, Marjinal Komuniti (MALCOM) STIMIK, Front Mahasiswa Demokratik (FMD)”, mengajak seluruh lapisan masyarakat baik kawan-kawan buruh yang bekerja di Kawasan Industri Makassar maupun element masyarakat lainnya yang memperhatikan nasib bangsa untuk bergabung bersama kami memberikan dukungan terhadap kawan-kawan kita buruh di PT. BOMAR yang sedang melakukan mogok kerja menuntut hak mereka. Khusus kawan-kawan buruh, sudah saaatnya buruh bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap perampasn hak buruh yang sedang merajalela di Negara kita hari ini karena hanya dengan kekuatan persatuan kelas pekerja kita akan mampu untuk menumbangkan system hari ini yang sangat menyengsarakan dan mencekik rakyat, ketika persatuan buruh tidak kita kembangkan, yankinlah posisi kawan-kawan buruh akan selalu lemah di hadapan para pengusaha.

Tiap saat hak kita akan dirampas, tiap saat kita terancam PHK, tiap saat kita diintimidasi, dan tiap saat kita akan dihantui ketakutan terhadap pengusaha ketika persatuan buruh tidak kita miliki sebagai kekuatan sejati menuju pembebasan kaum buruh.

Hidup Buruh …!!!
Hidup Mahasiswa…!!!
Hidup Rakyat…!!!

FRONT SOLIDARITAS UNTUK BURUH PT. BOMAR
Rakyat Bersatu…!!! Tak Bisa Dikalahkan…!!!

Seruan Untuk Anak Bangsa

KAWAN-KAWAN PARA PEMUDA ANAK BANGSA YANG SELALU MENDAMBAKAN KEMENANGAN DAN PEMBEBASAN SEJATI RAKYAT INDONESIA................

AYO BERGABUNG BERSAMA KAMI DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN RAKYAT....
HANYA KIT LAH YANG MENJADI PENENTU NASIB BANGSA INI. KALAU KAWAN-KAWAN BERMASA BODOH MELIHAT KONDISI HARI INI CELAKA LAH BANGSA KITA.

HAI PEMUDA INDONESIA...MAJULAH KEMENANGAN DI TANGAN KITA
BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT !!!!!!!!!!!!!
LAWAN NEOLIBERALISME!!!!!!!!!!!!!
HABCURKAN KAPITALISME!!!!!!!!!!!!!

BERGABUNGLAH DENGAN KAMI DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN RAKYAT.
BERSAMA KAMI ADA
PRP MAKASSAR-KASBI SULSEL -FOR INDONESIA SULSEL- FSPBI SULSEL-ARMADA SULSEL-AMARA SULSEL-MPO PEMILAR,

Kebijakan elit politik borjuasi mencekik kehidupan rakyat! Rezim neoliberal SBY-BUDIONO tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat!

Pada akhir-akhir ini sudah banyak sekali beberapa aturan atau rencana kebijakan yang diupayakan oleh rezim neoliberal untuk diterapkan menjadi sebuah kebijakan. Permasalahannya rencana kebijakan tersebut nantinya jelas-jelas akan semakin menjerumuskan rakyat Indonesia ke dalam kesengsaraan dan menguntungkan para elit politik borjuasi dan pemilik modal. Beberapa contohnya antara lain mengenai rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada bulan Juli 2010, rencana penghapusan subsidi BBM untuk sepeda motor, dan lolosnya usulan Dana Percepatan Pembangunan Daerah/Dana Aspirasi. Dampak dari seluruh kebijakan tersebut adalah rakyat harus semakin dalam merogoh koceknya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sementara jika
dilihat dari motivasi rencana penerapan kebijakan-kebijakan tersebut antara lain hanya untuk menguntungkan para pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan neoliberalisme di Indonesia. Sebagai contoh mengenai kenaikan TDL yang rencananya akan diterapkan pada bulan Juli 2010. Para elit politik borjuasi selalu mengatakan, bahwa kenaikan TDL sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena telah diputuskan dalam APBN-P 2010. Namun tidak pernah disebutkan dengan jelas, mengapa TDL harus naik dan diputuskan dalam APBN-P 2010. Pernyataan-pernyataan yang terlontar hanyalah bahwa kenaikan TDL ini untuk menutupi kerugian PLN dan adanya krisis listrik nasional. Krisis listrik di beberapa daerah di luar pulau Jawa sebenarnya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah menjadi hal yang lumrah, bagi penduduk di luar pulau Jawa, mengalami pemadaman listrik bergilir. Namun baru pada tahun 2009, pemadaman listrik bergilir juga harus dialami oleh penduduk di pulau Jawa.

UU Ketenagalistrikan yang baru (UU No 30/2009), kewenangan PLN sebagai satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) telah dipangkas. Artinya pemerintah daerah, koperasi dan pemilik modal dapat melakukan bisnis di bidang ketenagalistrikan, yang sebelumnya menjadi monopoli PLN. Para pemilik modal diberikan kewenangan untuk masuk ke semua lini bisnis listrik, seperti pembangkitan, transmisi, distribusi ataupun penjualan. Seperti halnya privatisasi di penjualan BBM di Indonesia, maka ketika ketenagalistrikan dikuasai oleh para pemilik modal, maka TDL akan menjulang tinggi. Kenaikan TDL kali ini tentu saja untuk mengakomodir masuknya para pemilik modal untuk berbisnis dalam ketenagalistrikan. Belum lagi mengenai rencana pencabutan subsidi premium bagi pengendara motor. Pencabutan subsidi premium bagi pengendara motor sama artinya dengan kenaikan harga BBM khusus pengendara motor. Alasan yang selalu dikemukakan oleh elit politik borjuasi adalah karena industri sepeda motor di Indonesia merupakan industri yang paling tinggi pertumbuhannya. Para elit politik borjuasi berpikir, bahwa dengan banyaknya rakyat Indonesia yang membeli sepeda motor di Indonesia maka pertumbuhannya ekonominya juga sudah semakin menguat. Bahkan para elit politik borjuasi mengatakan bahwa dengan menghapuskan subsidi premium untuk sepeda motor akan menghemat pengeluaran sebesar Rp 32 Triliun. Padahal sudah jelas bahwa pengguna sepeda motor adalah kalangan rakyat bawah, yang tidak mampu membeli mobil pribadi dan untuk menghemat pengeluaran dibandingkan harus menggunakan angkutan umum. Penghematan yang didengung-dengungkan oleh rezim neoliberal, ternyata sudah mulai terungkap akhirnya akan digunakan untuk apa. Salah satunya adalah dengan menerapkan Dana Percepatan Pembangunan Daerah atau dulu disebut sebagai Dana Aspirasi. Setelah mengalami penolakan dari berbagai fraksi di DPR, namun akhirnya Dana Aspirasi yang berubah nama Dana Percepatan Pembangunan Daerah ini dapat digolkan juga. Namun pemberian dana ini sebenarnya sangat sarat dengan kepentingan politik elit borjuasi. Pemberian dana ini dapat disimpulkan untuk menjaga status quo anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut, para elit borjuasi akan harum namanya di daerah pemilihannya dan memperbesar kemungkinan ia akan terpilih kembali di pemilu berikutnya. Praktek ini sudah dilegalkan di AS dan Filipina dan terbukti memang itulah tujuannya. Motivasi yang seakan-akan mulia, namun ternyata hanya digunakan sebagai bungkus taktik politik di balik pengusulan dana tersebut. Sudah jelas bahwa manuver para elit politik borjuasi dan rezim neoliberal hanya untuk memberikan keuntungan bagi partai politiknya dan pemilik modal. Mereka tidak pernah mempedulikan nasib rakyat Indonesia secara keseluruhan. Praktek melanggengkan kekuasaan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan neoliberalisme sedang dijalankan di Indonesia. Sementara sudah terbukti bahwa praktek neoliberalisme di Indonesia hanya akan memberikan kemiskinan, kemelaratan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

Hentikan Segala Bentuk Teror Terhadap Pengungkapan Kasus Korupsi!

Salam rakyat pekerja,

Teror terhadap pengungkapan kasus korupsi di Indonesia kembali terjadi. Pada tanggal 6 Juli 2010, kantor majalah TEMPO dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Aksi penyerangan bom molotov ke kantor majalah TEMPO tersebut terjadi pukul 02.40 WIB oleh pengendaran sepeda motor. Tentu saja dapat kita simpulkan bahwa penyerangan dengan bom molotov tersebut terkait dengan berita-berita yang diangkat oleh majalah TEMPO akhir-akhir ini. Kebenaran memang majalah TEMPO memang sedang giat memberitakan indikasi korupsi yang dilakukan oleh para perwira polisi.

Kemudian pada tanggal 8 Juli 2010, peneliti Divisi Investigasi Publik dan Investigator ICW, Tama Satrya Langkun, dibacok oleh oleh orang tak dikenal pada pukul 03.45 WIB. Tama yang sedang membongkar kasus rekening perwira polisi Rp 95 Miliar ini, mendapatkan 29 jahitan di 3 luka terbuka menganga lebar di kepala. Luka di kepala bagian depan dijahit 12 jahitan, sedangkan di kepala bagian belakang terhadap dua sayatan dijahit 11 jahitan dan 7 jahitan. Selain luka itu,Tama juga mengalami luka di bagian leher, tangan kanan dan memar-memar di beberapa bagian tubuh.

Ancaman teror yang dilakukan oleh para koruptor kepada masyarakat yang berniat membongkar kasus-kasusnya tentu bukan kali ini saja terjadi di Indonesia. Teror biasa dilakukan untuk membungkam suara-suara masyarakat yang akan mengusik kenikmatan para koruptor dalam menguras uang negara.

Namun hingga saat ini, ancaman teror seakan-akan dibiarkan oleh rejim Neoliberal. Rejim Neoliberal dengan berbagai dalih mengatakan akan berupaya mengusut ancaman-ancaman teror yang ditebar oleh para koruptor. Tetapi kita tahu, hasil akhir dari upaya pengungkapan yang dilakukan oleh rejim Neoliberal. Nol Besar!

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tentunya menunjukkan bagaimana aparat penyelenggara negara dan pemilik modal melakukan penindasan dan pemiskinan terhadap rakyatnya. Koruptor memang telah menggerogoti kehidupan bangsa. Dengan berbagai upaya dan menggunakan berbagai koneksinya, para koruptor sampai saat ini menikmati hasil korupsi dan tidak pernah ditindak oleh rejim Neoliberal. Koruptor yang biasanya terdiri dari para penyelenggara negara dan pemilik modal, memang seakan-akan dilindungi oleh rejim Neoliberal. Karena dengan tindakan-tindakan merekalah, maka agenda-agenda Neoliberalisme dapat berjalan di Indonesia. Hubungan yang harmonis antara para penyelenggara negara yang mendukung Neoliberalisme dan pemilik modal dibutuhkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

perjuangan rakyat pekrja

Perjuangan Rakyat Pekerja.

Perjuangan rakyat pekerja yang tanpa henti sampai saat ini terus berlanjut. Hal tersebut akibat dari system ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah system yang tidak mengsejahterakan. System ekonomi kapitalis yang dianut Negara Indonesia adalah system ekonomi yang bersifat monopolistik. Sitem tersebut hanya memberikan kesejahteraan bagi segelintir orang yang notabene adalah pemilik modal. Pemilik modal yang menjamur di Indonesia sampai hari ini terus melakukan penghisapan terhadap rakyat pekerja bagaikan harimau lapar yang menemukan mangsanya. Mangsa para pemilik modal (borjuasi) adalah rakyat pekerja.

Sistem ekonomi Neoliberal hari ini yang dengung-dengungkan oleh para pengelola Negara Indonesia adalah program Kapitalisme dalam melakukan perampasan hak terhadap rakyat pekerja. Rakyat pekerja yang terdiri dari kaum buruh, petani, rakyat miskin dan kelas pekerja lainnya yang menjadi penopang ekonomi. Kelas pekerja sebenarnya mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi bangsa. Namun Rakyat Pekerja hari ini belum menyadari sepenuhnya kondisi tersebut. Dalam perjalanan penghisapan kapitalisme lewat program Neolib, rakyat pekerja menjadi lapisan mayarakat yang sangat merasakan penghisapan tersebut. Contoh konkrit, banyaknya anak manusia yang mengalami gizi buruk kebanyakan adalah anak dari rakyat pekerja. Mereka memang dibiarkan oleh para borjuasi untuk merasakan hal yang sangat pahit untuk diterima oleh manusia di dunia..Dan lebih ironisnya lagi pemerintah yang katanya wakil rakyat seakan buta dan tuli menyaksikan hal tersebut,mereka justru menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan,tanpa pernah memperdulikan jeritan-jeritan rakyat yang menderita. Penderitaan mereka bahkan dimanfaatkan oleh sebagian kaum borjuasi untuk mendapatkan keuntungan.

Kontrol pemerintahan dan produk hokum yang sangat lemah memberikan ruang yang besar kepada para borjuasi untuk melakukan penghisapan dan mengambil keuntungan dari ketertindasan mereka. Inilah yang disebut dengan perbudakan moderen yang dirasakan oleh rakyat pekerja Indonesia. Neoliberalisme yang selalu diungkapkan para penelola bangsa kita sebagai suatu sistem yang plural dan dapat mensejahterakan rakyat merupakan penjajahan bentuk baru oleh para Kapitalis. System tersebut memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para pemodal asing untuk masuk ke Negara-negara bagian ke tiga (Negara berkembang) seperti Indonesia untuk mengeksploitasi (mengerok) sumber daya yang ada baik alam maupun tenaga kerja. Bentuk penjajahan moderen yang dialami oleh kelas pekerja :

Kelas Buruh

Kelas buruh sebagai soko guru pembangunan adalah kelas yang paling berjasa dalam menopang ekonomi bangsa. Namun dalam perjalanannya, kelas buruh selalu dijadikan alat oleh para borjuasi untuk mendapatkan keuntungan. Kelas buruh tidak pernah diberikan apa yang seharunya menjadi hak mereka oleh para borjuasi. Kelas buruh yang sampai hari ini tidak diberikan kemerdekaan sebagaimana mestinya, jauhnya mereka dari kekuasaan Negara membuat mereka tidak pernah diberiakn kesempatan untuk merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Regulasi yang lahir tidak berpihak kepada buruh dan mengorbankan hak mereka. Terlebih lagi ketika buruh melakukan tuntutan. Perangkat Negara lebih mendahulukan hak borjuasi(pengusaha) daripada tuntutan yang mereka teriakkan. Padahal tuntutan mereka tidak jauh dari hal-hal normative yang menjadi hak mereka. Meningkatnya jumlah PHK adalah akal-akalan borjuasi yang duukung oleh Negara dalam melakukan perampasan hak terhadap kelas buruh. Posisi tawar kelas buruh yang seolah-olah tidak ada didepan para penguasa membuat kelas buruh selalu dikorbankan demi mendapatkan keuntungan.

Kelas Petani

Kelas Petani adalah sumber pemasok pangan yang tanpa disadari memegang peranan penting dalam kehiupan masyarakat. Namun hasil kerja mereka tidak dihargai oleh para borjuasi dengan membuat mereka terlantar dalam kehidupan social. Buruknya mereka tidak menyadari bahwa hasil keringat mereka hanya di hisap oleh para penguasa tanpa memperhatikan hak mereka. Tingginya harga pupuk, dan rendahnya harga hasil tani mereka sangat terlihat bahwa apa yang mereka hasilkan selama ini tidak di hargai oleh para penguasa. Mereka hanya dijadikan alat untuk mengerok kekayaan alam dan tenaga mereka untuk kesejahteraan borjuasi. UU Agraria yang tidak pro petani menambah berat beban para petani dalam melalui proses kehidupan mereka. Perampasan tanah oleh pemerintah yang mengurangi tanah garapan petani berimbas pada urbanisasi yang semakin membludak dan pengangguran dalam jumlah yang tinggi di desa-desa. Kurangnya anak tani yang berpendidikan adalah efek langsung yang dirasakan oleh kelas tani dari penghisapan kapitalisme. Investasi modal asing yang semakin melaju di desa-desa, semakin mengurangi lahan dan penghasilan para petani. Petani yang dulunya menggarap tanah lahannya sendiri akhirnya menjadi buruh tani untuk menghidupi keluarganya sehingga kehidupan merekatidak pernah berkcukupan.

Kelas Rakyat Miskin

Kelas Rakyat Miskin banyak terdapat di kota, kebanyakan dari rakyat miskin adalah masyarakat urban yang tidak medapatkan pekerjaan tetap di kota-kota besar. Karena tidak memiliki penghasilan yang cukup, rakyat miskin kebanyakan tinggal di pemukiman kumuh dengan bangunan fisik yang sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Namun karena keterbatasan penghasilan mereka, mereka terpaksa tinggal ditempat kumuh. Hal tersebut adalah efek langsung dari system nelib yang memang tidak memperhatikan kehidupan rakyat miskin. Dalam kemiskinsn mereka mereka dihantui dengan berbagai program borjuasi yang ingin mrngambil keuntungan dari kemelaratan mereka. Penggusuran di mana-mana, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan regulasi Negara yang membatasi kehidupan mereka membuat mereka hanya dijadikan korban dari keserakahan para borjuasi.

Tiga kelas pekerja diatas adalah kelas yang sangat merasakan penghisapan dari para pemodal(borjuasi) yang didukung oleh penguasa Negara.
Perjuangan kelas pekerja dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan bentuk baru Kapitalisme hari ini terus berlanjut. Beberapa organisasi progresif di Indonesia terus melakukan konsolidasi dalam rangka penyatuan persepsi dan pembersatuan kekuatan kelas pekerja untuk menumbangkan Kapitalisme. Perjuanga yang tanpa henti-hentinya adalah niat tulus mereka untuk pembebasan.
Bagi rakyat Indonesia yang adar akan hal tersebu, teruslah melakukan pengorganisiran baik di kalangan kelas pekerja maupun kalangan intelektual(pelajar) demi tugas suci yaitu pembebasan rakyat.

Hidup Rakyat !!!!!!!!!!!!!!!!!
Rakyat Bersatu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bangun persatuan kelas pekerja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tumbangkan Kapitalisme menuju pembebasan sejati!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bloger Perjuangan diterbitkan khusus bagi para masyarakat baik Pelajar, Pekerja maupun lapisan masyarakat lainnya. Blog ini terbuka untuk semua kalangan yang ingin belajar maupun mengrtahui banyak hal terkait perjuangan. Di Indonesia, sampai hari ini masih banyak rakyat yang masih berjuang merebut hak mereka. Hal tersebut akibat dari tidak seimbangnya perekonomian negara yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Bagi para myarakat khususnya para Pemuda, blog ini sangat berguna untuk lebih meningkatkan rasa ingin memperjuangkan hak rakyat yang dimana telah diperkosa oleh sistem yang tidak mensejahterakan rakyat hari ini. melalui Blog ini juga mengajak para pemuda Indonesia untuk memupuk kesadaran dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan demi pembebasan rakyat.